Kabar Banyumas – Produk jasa keuangan di Indonesia masih memerlukan perlindungan yang ketat dari otoritas jasa keuangan (OJK). Hal ini mengemuka dan mendapat perhatian khusus dari presiden Joko Widodo (Jokowi).
Predisn Jokowi meminta agar OJK melakukan pengawasan kepada pinjaman online, investasi, penyedia travel umroh hingga asuransi.
Perlindungan kepada pengguna produk jasa keuangan tersebut menurut Jokowi harus diterima oleh pengguannya (masyarakat).
“Betul-betul pengawasannya harus detail,”ujar Jokowi di Jakarta, Senin 6 Februari 2023.
Lebih jauh ia mendorong agar OJK tidak hanya bekerja secara makro namun juga harus ke tingkat mikro.
Bukan tanpa alasan Presiden Jokowi mengutarakan dan memberi perhatian terhadap produk jasa keuangan di tanah air, hal itu melihat dari negeri India yang sempat dilanda krisis yang dialmi grup Adani dan membuat ke khawatiran menyebar ke pasar keuangan India.
“Hati-hati ada peristiwa besar minggu kemarin Adani di India. Makro negara bagus, mikro ada masalah. Mikro hanya satu perusahaan, Adani. Kehilangan 120 billion US dolar. Hilang. Langsung dirupiahkan Rp1.800 triliun. Hati-hati mengenai ini. Pengawasan, pengawasan, pengawasan. Jangan sampai ada yang lolos seperti itu karena goreng-gorengan Rp1.800 triliun,” kata Jokowi menegaskan.
Akibat peristiwa itu, Jokowi menyebut seperempat PDB India pun hilang. Sehingga berdampak pada capital outflow dan menyebabkan nilai tukar mata uang India, rupee, anjlok.
Oleh sebab itu, ia meminta agar OJK bersunguh-sungguh bisa melakukan pengawasan terhadap produk jasa keuangan dengan harapan tidak banyak masyarakat yang dirugikan.
Secara tegas pun Jokowi meminta agar kasus seperti Jiwasraya, Indosurya dan ASABRI serta Wanaartha tidak terulang kembali.
Discussion about this post